PERDES APBDes 2018

1.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

2.

Daerah adalah Kabupaten Bandung;

3.

Pemerintah Derah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

4.

Bupati adalah Bupati Bandung;

5.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;

6.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang  mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul  dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;

7.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan  pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia;

8.

Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

9.

Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang terdiri dari  Sekretaris Desa (Kaur Keuangan, Kaur Umum,Kaur Perencanaan) dan Pelaksana Teknis Lapangan (Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan) serta Unsur Kewilayahan ( Kepala Dusun);

10.

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa Yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat;

11.

Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahannya yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan  secara demokratis;

12. 

Lembaga Kemasyarakatn, atau yang disebut dengan nama lain  adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan  dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan  masyarakat seperti  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat Desa (LPMD);

13

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan  pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalmnya segalanya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa;

14.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah kesuluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengangaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban  dan pengawasan desa;

15.

Pelaksana Teknis Pengelolaan  Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanaakan keuangan desa;

16.

Bendahara Desa adalah  perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan dan menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan  keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;

17

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan oleh Peraturan Desa;

18.

Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten  untuk desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai;

19.

Penerimaan Desa adalah semua penerimaan kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;

20.

Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;

21.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode anggaran tertentu;

22.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas desa dalam periode tahun anggaran tertentu;

23.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa;

 24.

Sisa lebih perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun lalu adalah  selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan;

25.

Aset desa adalah  semua harta kekayaan  milik desa baik barang berwujud maupun  barang tidak berwujud;

26.

Utang Desa Adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 27

Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

28.

Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;

29.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan  dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

30.

Surplus adalah suatu keadaan yang apabila anggaran pendapatan  desa lebih besar dari anggaran belanja desa;

31

Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja daerah;

32

Anggaran Belanja Tidak Terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan  dalam rangka penyelenggaraan  kewenangan pemerintah desa;

33

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan;

34

Belanja Pegawai adalah merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada para aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan;

35

Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan  pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada kelompok masyarakat / atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukanya ;

36

Bantuan Keuangan adalah  bantuan yang digunakan untuk mengaggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan;

37

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup;

38

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (bulan) atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program  dan kegiatan pemerintahan desa;

39

Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan  pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya;

40

Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan  dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

41

Bantuan Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan  biaya produksi  kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;

42

Dana Cadangan adalah dana belanja guna mendanai kegiatan yang dana nya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa;